kebebasan berserikat. 2000 telah mengakibatkan kemajuan yang signifikan dalam kebebasan berserikat. kebebasan berserikat

organisasi pergerakan dibubarkan dengan paksa oleh Belanda c. 10. Pengertian Privasi. Rakyat memiliki kebebasan untuk menyatakan. Andanti Tyagita: Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh, Prinsip Kebebasan Berserikat dalam Serikat Buruh sebagai Upaya Perlindungan dan Penegakan Hak. Demokrasi Langsung. Hak ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis dan menghargai hak asasi manusia. Kedua, Hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh. Khusus untuk peristiwa di Fakultas Hukum UGM, teror tersebut mencederai kebebasan akademikKemerdekaan Berserikat dan Berkumpul. Kebebasan berserikat merupakan hak setiap pekerja yang dijamin oleh Konstitusi Indonesia atau Undang-undang Dasar 1945. Akan tetapi kebebasan berpendapat itu tidak mutlak atau dengan perkataan lain harus tunduk pada sejumlah batasan, misalnya seorang muslim tidak boleh menyerang Islam, Rasul-Nya atau. 1/PNPS/1965. Selain itu diatur pula dalam UU No 21 tahun 2000 pasal 1 “Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja. Pandangan lain dikemukakan oleh Sargent (1987), bahwa unsur-unsur kunci demokrasi adalah: 1. Sebagai salah satu faktor produksi, tenaga kerja atau yang lebih dikenal dengan pekerja atau buruh, memiliki hak-hak yang sudah selayaknya mereka terima dari perusahaan tempat mereka bekerja. Penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dan pekerja sangat diperlukan demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis dan kondusif antara. Dalam banyak kasus, organisasi-organisasi ini memainkan peran penting dalam pelaksanaan transformasi demokrasi di negara mereka. perlindungan hak kebebasan berserikat bagi pekerja/buruh Indonesia dalam kaitan dengan Hak Asasi Manusia yang akan datang, hanya terdapat pada konsep KUHP 2012. ”. Indonesia adalah negara hukum sekaligus negara demokrasi. Kebebasan secara umum di masukan dalam konsep dari filosofi politik dan mengenali kondisi di mana individu memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai dengan keinginannya. Kedua, harus tetap menjaga ketertiban umum. Asalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Pada artikel ini saya akan menyampaikan tentang kebebasan mengemukaan pendapat. Dalam perkembangannya kebebasan berpendapat dan berekspresi menemui jalan terjal dengan penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP yang mengancam kemerdekaan masyarakat dalam menyatakan. Sejak Indonesia merdeka di tahun 1945, melalui Konstitusi menegaskan kebebasan berekspresi dalam Pasal 28, dan kini dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan Prinsip 3 Dunia Usaha harus menegakkan kebebasan berserikat dan pengakuan secara efektif atas hak untuk melakukan perundingan bersama. Dhahana menjelaskan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD) telah mengatur kebebasan berpendapat dan berekspresi termaktub di dalam. 2. 6. [73]. Secara keseluruhan, Pasal 28 UUD 1945 ini mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul. Pembatasan yang tepat dari lingkup kebebasan individu akan berbeda antara teori yang satu dengan teori yang lainnya. Pasal 4 UUD NRI 1945 menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara Indonesia. 2). Dikutip dari buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan dari Kemdikbud (2020:58), Friedrich Julius Stahl mengungkapkan ciri-ciri negara hukum ( Rechtsstaat) secara umum ada 4, yakni sebagai berikut: Terdapat jaminan atas Hak Asasi Manusia. 85 85. Kesalahan selama ini, kebebasan berkumpul dan berserikat tidak ada arahnya (mubazir), hanya menghabiskan waktu, umur, energi, dana. Dalam UUD 1945, ada banyak sekali pasal-pasal yang berisi tentang peraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pasal 28E ayat (3) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 4. 13 Tahun 2003 Pasal 17 bahwa pembentukan serikat pekerja/buruh bertujuan membela melindungi dan meningkatkan kesejahteraan. Pasal 1 UU No. UU 13/2003 menyebut PKB sebagai perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat. 83 2 Kebebasan dari Intervensi 64. Hak asasi yang berkaitan dengan kebebasan dalam berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tidak hanya terjalin dalam bentuk yang formal dan serius. Jurnal inovatif, volume viii nomor i januari 2015. # KEBEBASAN BERSERIKAT "Kumpulan Berita Kebebasan Berserikat Terbaru Dan Terkini" Share to Facebook. Dasar-dasar HAM dalam UUD 1945 Republik Indonesia dapat ditemukan dalam sejumlah pasal, berikut penjelasannya: Pasal 27 ayat (1): Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 28I paragraf 4 Jawaban: A. bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; b. Penghapusan pekerja anak. “Pemberian pengesahan badan hukum tersebut merupakan wujud pelaksanaan dan penghormatan atas prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin oleh konstitusi,” ujar Direktur Perdata Ditjen. Hak asasi manusia dalam UUD 1945 diatur. “Untuk serangan digital terdapat 9. id KEBEBASAN BURUH UNTUK BERSERIKAT[1] Alghiffari Aqsa[2] Pendahuluan Serikat pekerja/buruh merupakan alat pengorganisasian dan sarana buruh untuk mendorong pemenuhan hak-hak, kondisi kerja yang layak, dan juga aspek lainnya yang berpengaruh kepada kehidupan buruh. (3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Tito mengatakan kebebasan berpendapat dan berserikat tidaklah mutlak. Koalisi Kebebasan Berserikat (KKB) telah melakukan monitoring dan evaluasi implementasi UU No. Salsabila Isma Mufidah. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 98 5 (14) yang merupakan tempat terjadinya produksi. 2 Mandat, komposisi dan prosedur badan-badan pengawas ILO ini telah dijelaskan misalnya dalam ILO, 1995, halaman 121-170. Pic: spn. Rasio konstitusional terkait pengaturan mengenai kebebasan berserikat merupakan praktik yang lumrah bila dikomparasikan dengan praktik di negara-negara demokrasi lainnya,” kata Jaleswari. Kebebasan, dasar dari pancasila dan uud 1945. Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams menjadi narasumber Seminar Nasional yang diadakan Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, pada Jumat (11/12) di Gedung MK. Protokol Kebebasan Berserikat (selanjutnya disebut “Protokol”) merupakan perjanjian multi-pihak yang disepakati di antara serikat buruh di Indonesia, pabrik pemasok dan pemegang merek internasional, seperti Nike, Adidas, Puma dan New Balance (selanjutnya disebut “Merek”). ” Esensi demokrasi mengenai kebebasanBunyi Pasal 28E Ayat 3 merupakan salah satu pasal dalam UUD 1945 yang mengatur hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. Sementara, indikator kemasyarakatan menurut. Indonesia juga menghargai perjuangan masyarakat internasional mengenai kebebasan berserikat dan untuk itu Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. Baik pada tingkat nasional maupun lokal, banyak organisasi serikat pekerja baru yang telah dibentuk. Meskipun memiliki bunyi yang. Kebebasan berserikat dan pengakuan yang efektif terhadap hak untuk berunding bersama; b. Kebebasan berserikat. 98, LL SETNEG : 14 HLM. Kedua, pelaksanaan konsep kebebasan berserikat melalui serikat pekerja yang bersifat kapitalistik terbukti berdampak pada: (1) tingginya angka mogok kerja, (2) banyaknya perselisihan hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja dan (3) menurunnya produktivitas kerja perusahaan serta (4) menurunkan bergaining power. Bandung Institute of Technology. Tak sedikit pula pasal-pasal yang mengatur tentang perlindungan,. Prinsip utama mengenai kebebasan berserikat yaitu : • Hak seluruh pekerja dan pengusaha untuk bergabung dengan atau membentuk organisasi. “ Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam. 4. Jaminan tersebut diatur dalam Pasal 28E ayat (3). Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan yang bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab dalam. 55 91. Kedua instansi sepakat mendorong revisi UU Ormas yang dinilai. Hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat ini tercantum dalam uud 1945 pasal 28e ayat 3 yang berbunyi, “tiap. 1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP 2Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIPIndonesia Konvensi ILO No. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat. John Stuart Mill, dalam karyanya, On Liberty, merupakan pertama yang menyadari perbedaan antara kebebasan sebagai kebebasan bertindak. Kesejahteraan rendah, jurnalis perlu berserikat. KEBEBASAN BERSERIKAT DAN PERUNDINGAN BERSAMA. Jaminan akan hak asasi ini dituangkan dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. K-88 Konvensi Lembaga Pelayanan Penempatan Kerja, 1948. [2] Pendirian partai politik adalah salah satu bentuk manifestasi dari pelaksanaan hak tersebut oleh warga negara. kebebasan berekspresi dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat 3, bahwa “ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat ”. Selain itu, UU Ormas dibentuk guna menjamin hak kebebasan berserikat dan berkumpul warga negara sesuai UUD 1945. Dari konteks tindakan, mayoritas pelanggaran kebebasan berpendapat dan berekspresi terjadi dalam bentuk serangan digital. Pengakuan kebebasan berserikat tercantum dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yakni Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. 7 Miriam Budiardjo. Dengan demikian pekerja atau buruh pun Komite untuk Kebebasan Berserikat dan Komisi Pencari Fakta dan Konsiliasi untuk Kebebasan Berserikat yang dibentuk untuk memeriksa aduan-aduan pelanggaran atas hak-hak serikat buruh. Salah satu pasal yang membahas tentang hak adalah Pasal 28 UUD 1945. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, dan 1 Frans Magnis Suseno, Etika Politik dan Prinsip-Prinsip Moral Dasar Modern (Gramedia 2011). Paling tidak ada empat batasan yang harus diperhatikan. ”. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) menyebut Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai salah satu sarana dalam mewujudkan hubungan industrial. tentang kebebasan berserikat. integral dari hak kebebasan berserikat dan berkumpul ketika orang-orang bergabung bersama untuk tujuan ekspresif. Namun demikian, dibalik peningkatan nilai tersebut terdapat variabel yang mengalami penurunan yaitu, kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen. 16/2001. Masyarakat Indonesia diberikan kebebasan dalam berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, agama, dan sosial. ABSTRAK: bahwa kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun secara tulisan, memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, serta mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum merupakan hak setiap warga negara; bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaan berserikat,. Kebebasan Berserikat, Pekerja, Hubungan Industrial. Hak Kebebasan Bependapat. Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 melukiskan suatu “perjanjian kerja bersama” sebagai hasil dari kesepakatan antara suatu serikat pekerja dengan seorang pengusaha yang wajib “merinci syaratsyarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak. Pasal 28 UU No. Negara Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi berwenang mengatur dan melindungi pelaksanaan hak asasi manusia. Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. Persidangan pembubaran HTI akan menjadi suatu ajang tarik menarik dan adu argumentasi, sejauh mana hak kebebasan berserikat itu perlu diberikan dan perlu. Keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan politik, 2. Kebebasan berserikat dan berposisi; Pendidikan politik/kewarganegaraan (civil education). Kebebasan berpendapat ini apabila diurut dari kemerdekaan, ada beberapa periode penting yang terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. bahwa dalam rangka mewujudkan kemerdekaanKebebasan berpendapat memang menjadi hak bagi setiap individu. au, privasi adalah hak asasi manusia yang mendasari kebebasan berserikat, berpikir, berekspresi, serta kebebasan dari diskriminasi. Ketua Women20 (W20) Indonesia Uli Silalahi mengatakan, pihaknya mendorong pembentukan regulasi khusus perlindungan buruh perkebunan kelapa sawit. A. 09 6 Akurat dan Berimbang 56. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat dan berkumpul, tak terkecuali bagi warga negara asing yang berkedudukan di wilayah hukum Negara Indonesia. Kebebasan berpendapat adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945. 1. Dalam ketentuan ini, terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat Dalam melaksanakan ketiga hak. Pasal ini memiliki sejarah dan perkembangan yang. Kebebasan berekspresi yang merupakan salah satu hak paling mendasar dalam. Selain itu, konvensi ini juga diatur dalam UU No. Jawaban: b. Koalisi Kebebasan Berserikat 2019 Ketegori jenis tindak pelanggaran dan/atau pembatasan yang dimaksut, yaitu: pertama, pelarang aktivitas. Kategori ini merujuk pada upaya pembatasan dan/pelanggaran hak atas kebebasan berkumpul yang terjadi sebelum penyelenggaraan suatu kegiatan berkumpul. Undang-undang ini menjamin: Œ l hak pekerja untuk mendirikan dan menjadi anggota serikat; l hak serikat untuk melindungi, membela dan. Kebebasan sipil dapat ditelusuri sebagai sebuah nilai yang mendasari. Setiap makhluk hidup di dunia ini berhak untuk merasakan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. 21/2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, UU No. ”. Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia Asas contrarius actus yang berasal dari b ahasa latin, dikenal juga dengan consensus contrarius (tindakan sebaliknya, hukum yang bertentangan). Meskipun demikian, sejak paruh kedua dekade pertama orde reformasi, mulai muncul tunas-tunas bagi kebangkitan kembali gerakan buruh. Adapun bunyi ayat tersebut yaitu, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Tim Redaksi. 8. 1 Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP 2Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIPAbstract. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kata. Pasal 28 e ayat (3) berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan. Fase I dari Proyek Deklarasi dilaksanakan pada tahun 2001-2003 sedangkan Fase II mencakup 2003-2004. [2] [3] Kebebasan politik digambarkan sebagai kebebasan dari penindasan [4] atau paksaan, [5] tidak adanya kondisi yang menjegal bagi individu. Komite Kebebasan Berserikat di ILO, kata Indah, percaya dengan kebijakan dan komitmen terus menerus dari pemerintah (Kemnaker) untuk menjamin kebebasan berserikat dan berunding bersama di Indonesia. Kata Kunci: Pidana, Kebebasan Berserikat, Buruh/Pekerja. Dikenal empat kebebasan dalam negara demokrasi yaitu, kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan pers, dan kebebasan beragama. Dalam mengaktualisasikan hak berserikat dan berkumpulnya tersebut, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing dapat mendirikan suatu organisasi yang. Ketiga, Hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi, serta segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan). Kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan amanah Undang-Undang Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. kebebasan berpendapat dan berekspresi dalam Pasal 28E ayat (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi. Kebebasan berbicara merupakan ekspresi kemerdekaan berpikir dan mengeluarkan pendapat tersebut diatur dalam perubahan keempat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan berserikat mengacu pada hak pekerja dan pengusaha untuk membentuk dan bergabung dalam sebuah organisasi, seperti serikat pekerja dan asosiasi pengusaha. Setiap warga negara berhak untuk membentuk organisasi sesuai dengan kepentingan dan tujuan masing-masing. Kemerdekan memeluk agama. Hal ini terjadi berkat ratifikasi Konvensi ILO No 87/1948 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berorganisasi, konvensi tersebut diratifikasi pada tanggal 9 Juni 1998. 21 80 85. Oleh karena itu, kedua belah pihak. hak kebebasan berserikat. 3, 4 dan 5 D. 15 82. Kebebasan Berserikat dan Penghapusan Kerja Paksa di Indonesia, Bandung: Karya Putra Darwati, 2012, hal. Perlindungan HAM merupakan salah satu prinsip negara demokrasi karena perlindungan terhadap HAM pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan. " Di Indonesia, keberagaman mencakup banyak hal, mulai dari suku, ras, agama, hingga perspektif di masing-masing daerah. Sebagaimana yang kita ketahui ada beberapa ciri demokrasi, diantaranya yaitu perlindungan hak asasi. Badan kehakiman atau peradilan yang bebas dan tidak memihak artinya badanCiri-ciri itu melekat dan terimplementasi dalam pemerintahan. Kebebasan berserikat sebagai hak yang diakui secara universal sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, secara nasional pun telah diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. berkeyakinan bagi komunitas beragama adalah untuk berorganisasi dan berserikat sebagai komunitas. 16/2001 tentang Yayasan, UU No. Dasar Hukum Kebebasan Berserikat. Akhirnya sebagai semacam gentlement agreement, dimuat dalam Pasal 28. adanya kebebasan berserikat oleh pemerintah kolonial belanda d. “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan dalam kebebasan berbicara tanpa sensor, kebebasan berserikat yang diatur lebih lenjut dengan undang-undang. Hak atas kebebasan berserikat tersebut dengan lugas telah dijamin dalam Konstitusi, yakni Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 28E UUD 1945. 85 95. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja, bertujuan memberi perlindungan pekerja, dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. TIGAelemen yakni kebebasan, hukum, dan etika sangat vital dalam kehidupan berdemokrasi kalau bangsa dan negara ini ingin tertib dan beradab. Penghapusan segala bentuk kerja paksa atau kerja wajib; c. Dasar-dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi. or. Freedom of Association : Islam has also given people the right to freedom of association and formation of parties or organisations. serta mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Begitulah bunyi pasal dalam UUD 1945…. Juga dikenal sebagai hak berserikat, itu adalah hak asasi manusia yang menyiratkan kekuatan untuk membuat asosiasi , kelompok, organisasi dan lain-lain, untuk memenuhi tujuan yang sah, juga memiliki pilihan bebas untuk dapat memisahkan diri dari mereka. A. Pasal 28 sebelum diterapkan penambahan melalui Amandemen UUD 1945 berbunyi: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Di Indonesia kebebasan untuk berpendapat diatur dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) sebagai berikut: Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. com – Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk. Hak-hak serupa juga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan. Terdapat permasalahan yang menarik berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, yaitu pembatasan kebebasan hak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang. Sebelum amendemen, pasal 28 hanya memberikan.